TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR & EKSPOR

TUGAS:
MERUMUSKAN SERTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI TEKNIS DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN, DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
 

FUNGSI:
PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DEPARTEMEN KEUANGAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI; PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI; PENYUSUNAN STANDAR, NORMA, PEDOMAN, KRITERIA, DAN PROSEDUR DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI; PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS DAN EVALUASI DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAGAIMANA PROSEDUR KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR ?

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
2. Kep. Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KMK.04/2003;
3. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-06/BC/2007.

PENGERTIAN KEPABEANAN
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
 

PENGERTIAN DAERAH PABEAN
Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.

PENGERTIAN KAWASAN PABEAN

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 

PENGERTIAN IMPORT
IMPOR Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean, Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai BARANG IMPOR dan terutang Bea Masuk

• Penjelasan

Ketentuan ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.
 

PEMENUHAN BEA MASUK

Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.

•  Penjelasan

Dilihat dari keadaan geografis Negara RI yang demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang pantai untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean.
 

PENGERTIAN IMPORT UNTUK DIPAKAI
IMPOR UNTUK DIPAKAI adalah:Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

PEMBERITAHUAN PABEAN

1. PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT (BC 1.0)
2. PEMBERITAHUAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT (BC 1.1)
3. PEMBERITAHUAN BARANG IMPOR YANG DIANGKUT LANJUT (BC 1.2)
4. PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG ASAL DAERAH PABEAN DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN MELALUI LUAR DAERAH PABEAN (BC 1.3)
5. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (BC 2.0)
6. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG TERTENTU (BC 2.1)
7. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT (BC 2.2)
8. PEMBERITAHUAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR/EKSPOR DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT LAIN DALAM PENGAWASAN PABEAN (BC 2.3)
9. PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI TPB KE DPIL (BC 2.4)
10. PEMBERITAHUAN PENGELUARAN BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (2.5)
11. PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (BC 3.0)
12. PEMBERITAHUAN PEMASUKAN BARANG ASAL DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BC 4.0)

PEMBERITAHUAN PABEAN

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB), dibuat dengan MODUL IMPORTIR/PPJK

DOKUMEN PELENGKAP PABEAN :

1. INVOICE
2. PACKING LIST
3. BILL OF LADING / AIRWAY BILL
4. POLIS ASURANSI
5. BUKTI BAYAR BM & PDRI (SSPCP)
6. SURAT KUASA, JIKA PEMBERITAHU PPJK

BEA MASUK TIDAK DIPUNGUT

ATAS BARANG YANG DIMASUKKAN KE DAERAH PABEAN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT KE LUAR DAERAH PABEAN.

PEMBEBASAN BEA MASUK

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. buku ilmu pengetahuan;
4. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
5. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
6. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
7. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
8. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
9. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
10. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
11. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
12. barang pindahan;
13. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
14. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
15. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
16. barang  yang  telah  diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
17. bahan  terapi  manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

PEMBEBASAN atau KERINGANAN BEA MASUK

1. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
2. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; 
3. barang  dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
4. peralatan  dan bahan  yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
5. bibit  dan benih    untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
6. hasil laut yang  ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
7. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
8. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
9. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
10. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
11. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

FASILITAS/KEMUDAHAN

1. Pre Notification / Pemberitahuan Pendahuluan
2. Trucklossing (hanya untuk importir jalur prioritas)
3. Pembayaran Berkala (hanya untuk importir jalur prioritas)
4. Rush Handling
5. Pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran BM & PDRI
6. Pembongkaran & penimbunan barang impor di gudang importir
7. Pemeriksaan barang impor di gudang importir
8. Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB
9. PIB Berkala
10. Returnable Package
    

PERIJINAN / TATA NIAGA    

• Jenis :

1. Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK, Melekat kepada objek (barang) misalnya barang bukan baru (bekas), senjata api, barang wajib periksa karantina, makanan dan obat-obatan. 
2. Perijinan dilampirkan pada saat pengajuan PIB
3. Barang impor hanya dapat diberikan izin pengeluaran setelah mendapatkan perijinan/ persetujuan dari instansi teknis terkait.